Gagasan

Bismillahirrahmanirrahim

Wassalamu’alaikum wr wb
Innal hamdalillah..

Saya mohon maaf tidak membacakan kembali (hadir a.l.: Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie, Kepala BNN RI Budi Waseso, Gubernur Jabar Aher, Gub Sumbar Irwan Prayitno, dll), tapi saya ingin menyampaikan terimakasih kepada mereka yang oleh panitia belum tersapa. Kami ucapkan terimakasih kepada Yth Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa Amalia, Wakil Ketua DPD RI Bp. Faruk Muhammad, Yth. Wakil Gubernur Aceh Mualim Munazir Manaf, Walikota Depok Idris Abdushomad.

Kemudian ada beberapa tamu undangan ilmuwan dan akademisi. Prof. Berna dari UI, Dr Valina Singkha dari UI, Dr H.S. Dillon, indonesianis Prof Greg Fealy dari ANU. Greg, thankyou for coming. Walau Greg ini bahasa Indonesianya bahkan lebih bagus dari saya. Tom Powell mahasiswa PhD yang sudah kita panggil Mas Tom.

Hari ini kami berusia 18 tahun. Saya tidak tahu 18 tahun untuk ukuran partai politik masih muda, dewasa, atau sudah tua. Tapi kalo perusahaan masih muda, karena sebuah penelitian di tingkat internasional rata-rata perusahaan berusia 30 thn, hanya sedikit perusahaan yang lewat 100 th. Mudah-mudahan PKS bisa melewati usia 100 th. Usia PKS adalah usia reformasi itu sendiri karena PKS lahir saat reformasi berkumandang.

Kemarin saya berkesempatan pidato di satu forum intl yaitu Intl.. Political Party yg indonesia menjadi tuan rumahnya. Saya diminta bicara tentang peluang dan tantangan politik indonesia hari ini dan ke depan. Panitia membuat tema ini agar kita memberikan gambaran kepada partai-partai politik lain di Asia namun juga buat kita yang sudah melajukan reformasi 18 thn untuk melakukan introspeksi.

Saya diminta membuat makalah yang akan terlalu panjang, tapi singkatnya ketika kita sudah memilih jalan demokrasi maka ada 3 hal penting yang harus diperhatikan.

Pertama, aspek prosedural. Pada aspek ini saya kira kita sudah sangat baik. Prosedur pemilu, pilkada pilpres, kita sdh jalankan dg baik. Tapi kalo kita terpaku pada prosedural, kita akan terjebak pada demokrasi prosedural. Maka kita butuh aspek kedua yaitu aspek substansial. Bagaimana demokrasi secara substabsi dapat kita adakan. Kita adakan pemilu, pilkada, pilpres sukses secara prosedural tapi secara substansial banyak praktek money politic, maka biaya politik jadi mahal. Kita lihat yang bisa ikut kontestasi politik adalah yang punya uang dan dibackup pemilik modal. Bagaimana mungkin politik yang merupakan representasi publik bisa diwujudkan, dan ini jika aktor politik ga terjebak pada politik uang. Ini harus kita perbaiki bersama.

Sehingga bukan hanya demokrasi prosedural, tapi juga subtansial.

Ketiga, aspek institusional. Kita sudah menjalani misalnya otonomi daerah dengan desentralisasi di tingkat kabupaten kota. Ryaas Rasyid mengatakan bahwa otda yang sekarang dijalankan jauh dari cita-cita awal, maka kita gugah otda di level provinsi. Jd kita saat ini masih memiliki kegamangan-kegamangan seperri apakah desentralisasi itu dilaksanakan.

Saya pribadi beranggapan bahwa desentralisasi mau di kabupaten kota atau provinsi itu adalah pilihan yg jika kita sdh memilih maka kita hrs konsekuen menjalani apapun itu konsekuensinya. Misalnya Spanyol itu (desentralisasinya) tk provinsi. Dan mereka konsekuen menjalankan di tingkat provinsi.

Dan banyak hal yang secara institusional kita perdebatkan. Misal soal koalisi. Banyak yang memperdebatkan soal koalisi parlementer. Padahal kita ini presidensial. Dalam koalisi presidensial memang rentan goncangan tapi kalo kita sudah memilih bentuk koalisi tertentu akan banyak kebaikan-kebaikan. Banyak hal-hal institusional yang juga harus kita sepakati.

Sekali lagi bukan soal pilihan bentuk fisik institusi itu sendiri, tapi kepatuhan kita pada konsekuensi2 yg ada dlm pilihan2 itu. Institusi itu bukan physical establishment, tapi persoalan rule of the game. Bkn soal fisiknya tp akankah kita menjalankan aturan main dalam institusi tsb. Otda kalau mau disepakati apapun yang ada di dlmnya akan banyak kebaikan. Tp dlm paper sy sy katakan otda menghasilkan local boss, misal di daerah yg luas hutannya tjd kerusakan2 hutan begitu jg daerah2 yg kaya tambang. Lebih pada rule of the game atau aturan main.

Institusi sebagai aturan main baik yang formal maupun non formal yang selalu ada di benak kita persoalan pengekangan2, constraining aspects, padahal aturan itu bagian terbesar adalah enabling. Aspek keleluasaan dalam aspek itu kita bisa bemain dengan bebas tapi ingat ada batas aturan main.

Jadi harus kita pahami bersama bahwa institusi itu adalah constraining/mengekang karena diberi aturan main tp sekaligus jg enabling. Krn ketidaksukaaan dan ketidakpuasan pada aturan main itulah kita ga pernah puas diberi aturan.

Kita perlu introspeksi ya pak ibu sekalian, orang Indonesia kalo nyebut traffic light pasti lampu merah jadi yang dibayangkan orang Indonesia traffic light adalah larangan jalan padahal trafiic light juga memberikan keleluasaan yaitu lampu hijau. Mengapa kita hanya ingat lampu merahnya saja. Silakan kita tertawa pd diri sendiri.

Ini kosmologi kita melihat diri kita sendiri. Setahu saya lampu hijau lebih lama dari lampu merah tp entah mengapa lampu merah kita anggap sesuatu yang mengganggu kita.

Yg kedua sy ingin cerita kasus. Kadang ada orang yang ingin berpikir bebas. Berpikir luas. Saya ingat wkt pertama diminta jd rektor Paramadina. Berat buat sy memimpin Paramidna karena sy hrs melanjutkan tokoh besar Cak Nur yg pikiran2nya tak hanya diakui di Indonesia tp jg menembus segala arah di dunia dan sy hrs mewarisi itu. Sy mewarisi pikiran beliau yg begitu besar sptnya tdk mampu apalagi membawanya di universitas. Institusi universitas harus ada manajemen2. Pikiran besar dibawa ke tempat yg kecil mjd problem tersendiri bagi yg mengelola universitas tsb.

Cak Nur memimpin 7 thn bgm pikiran2 besar ini diberi wadah di lingkup universitas misal soal conflict of interest. Sy jg melanjutkan itu agar pikiran besarnya tetap ada tapi dibumikan dlm bentuk universitas. Dua kasus ini sy sampaikan krn kosmologi ini: 1) aturan itu mengekang; 2) Yang bpikir bebas sulit dibawa berpikir di tingkat instutusi.

Dlm konteks demokrasi sy ingin meminjam apa yang disampaikan Eyang Habibie. Beliau katakan demokrasi bukan hanyak bicara ttg kebebasan tp juga bicara soal disiplin. Saya harus mengapresiasi Eyang Habibie karena sy pernah mendengar seorg tokoh internasional mengatakan “kami tak butuh demokrasi, kami butuh disiplin” (I believe what a country needs to develop is discipline more than democracy ~ Lee Kwan Yew, not.). Tapi kata Eyang Habibie dalam demokrasi kita bisa membingkai kebebasan dalam kedisiplinan.

Patform kami untuk mewujudkan keadilan adalah jalan demokrasi. Karena itu kami juga ingin agar demokrasi ini memberi ruang-ruang kebebasan tp jg ada batas2 kedisiplinan.

PKS dengan visi dan misinya yang besar sekali tidak bs kita jalankan dengan baik jika hanya memberi kebebasan, jika tidak dibingkai dengan aturan kedisiplinan. Dalam program strategis PKS no 51 (tlg dicek, kuatir salah denger .. not.) mendorong kedisiplinan kader pengurus partai dan pejabat-pejabat publik.

Karena itu dalam kerangka inilah kami melakukan itu semua. Kami yg dlm munas kemarin mengatakan ingin naik dari partai papan tengah menjd partai papan atas yang dua digit. Dua digit ini bisa 11 sampai 99 persen. Tapi kami realistis 12 persen.

Kalau kita membesar dari 7 persen mjd 12 persen, persoalan akan makin rumit. Akan jd masalah jika tdk dr sekarang kita tegakkan kedisiplinan dlm partai. Syaikhut Tarbiyah Rahmat Abdullah mengatakan annumuw al quwwah. Bukan hanya bicara ttg pengembangan, ttg pertumbuhan, tp kita juga harus bicara al quwwah. Buat apa membesar jika centang perenang. Kita ingin besar tp juga ingin kuat. Semoga dg kerja keras seluruh pengurus dan kader partai kita bisa meraih 12 persen.

Allhau akbar2! Merdeka!
Wallahu muwafiq ilaa aqwamit thoriq.

Wassalamualaikum wr wb.

April 26, 2016

Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga kedisiplinan

Bismillahirrahmanirrahim Wassalamu’alaikum wr wb Innal hamdalillah.. Saya mohon maaf tidak membacakan kembali (hadir a.l.: Presiden RI Ke-3 B.J. Habibie, Kepala BNN RI Budi Waseso, Gubernur Jabar […]
April 1, 2016

MSI: Persaingan dalam Pemilu Harus Mengedepankan Kinerja

Pertarungan demokrasi dalam bentuk apa pun seperti pemilihan kepala daerah, gubernur maupun presiden┬átidak pantas menggunakan unsur rasisme.┬áMohamad Sohibul Iman (MSI) menyayangkan jika ada isu rasial yang […]
March 12, 2016

MSI: ikhlas itu tidak menjadikan penilaian orang lain sebaga sumber utama keputusan sikap kita

Kerja kerja kita dipakai atau diapresiasi orang lain hrs kita syukuri, tanpa harus “klepek klepek”, atau sebaliknya malah menghina pihak lain sbg “menjual kerja kerja kita”. […]
February 19, 2016

Darurat Ketimpangan Ekonomi

Oleh: Mohamad Sohibul Iman diterbitkan di Harian Kompas 16 Februari 2016, halaman 7 Di suatu pagi tahun 1921, Sukarno muda-yang saat itu masih kuliah-tiba-tiba ingin berkeliling […]